INFO PASAMAN BARAT - Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ihpan, menegaskan bahwa penguatan koordinasi antar-stakeholder menjadi kunci utama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap perempuan, yang digelar di Aula Kantor Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat, Selasa (21/10).
Kegiatan tersebut turut dirangkai dengan pengukuhan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Amanah” Kabupaten Pasaman Barat periode 2025–2030. Hadir dalam kesempatan itu Ketua P2TP2A Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Ny. Gusmalini, perwakilan lembaga vertikal, unsur perangkat daerah, serta perwakilan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari berbagai nagari di Pasaman Barat.
Dalam sambutannya, Wabup M. Ihpan menekankan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi, lembaga, dan masyarakat untuk memastikan setiap kasus kekerasan dapat ditangani dengan cepat dan tepat.
“Penguatan koordinasi, saya kira menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran pemerintah daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak,” ujar M. Ihpan.
Ia menambahkan, kolaborasi lintas sektor harus terus dijaga secara berkelanjutan, karena masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu yang kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, serta budaya.
Menurutnya, komitmen bersama dari seluruh pihak sangat diperlukan, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, hingga masyarakat di tingkat nagari. Sinergi tersebut akan memperkuat sistem perlindungan yang menyeluruh, sekaligus memastikan setiap korban memperoleh layanan yang layak dan berkeadilan.
“Membangun komitmen bersama dan memperkuat koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis yang perlu dijaga secara berkelanjutan,” lanjutnya.
Wabup Ihpan juga menegaskan pentingnya peran P2TP2A sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan berbasis masyarakat. Lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan anak, termasuk dalam hal edukasi, pendampingan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.
“Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran, dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan anak,” tambah Ihpan.
Sementara itu, Ketua P2TP2A “Amanah” Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah. Menurutnya, penguatan kapasitas kader, edukasi masyarakat, dan layanan cepat tanggap terhadap laporan kekerasan akan menjadi fokus kerja ke depan.
“Kami berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui peningkatan peran PATBM dan kerja sama dengan nagari, agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat dilakukan sejak dini,” ungkap Sifrowati.
Ia menambahkan, dukungan dari pemerintah daerah sangat penting agar program perlindungan perempuan dan anak dapat berjalan efektif, terutama dalam hal penyediaan sumber daya dan sinergi lintas lembaga.
Melalui kegiatan rakor tersebut, DPPKBP3A Pasaman Barat juga mendorong peningkatan kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi perempuan serta anak.
Di akhir kegiatan, Wabup Ihpan kembali mengajak seluruh pihak untuk memperkuat komitmen bersama dalam melindungi kelompok rentan di masyarakat.
“Mari kita wujudkan Pasaman Barat yang aman, berkeadilan, dan berperspektif gender. Kita semua memiliki peran dalam memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah ini,” tutupnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta TPPO ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor di Pasaman Barat. Pemerintah daerah berharap, dengan terbentuknya pengurus baru P2TP2A “Amanah”, langkah nyata dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta anak dapat semakin terarah dan berdampak luas bagi masyarakat.
