INFO PASAMAN BARAT - Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman Barat kembali menegaskan pentingnya peran Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat melalui pelatihan intensif bagi kader Posyandu Nagari Salido Saroha, Kecamatan Lembah Melintang, Kamis (17/7).
Pelatihan ini digelar untuk memperkuat pemahaman kader terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tim pembina Posyandu, sejalan dengan regulasi yang berlaku. Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, menekankan bahwa Posyandu merupakan bagian integral dari lembaga kemasyarakatan nagari, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan Perbup Pasbar Nomor 20 Tahun 2019.
“PKK, Posyandu, LPMN, dan Karang Taruna adalah pilar penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat nagari. Posyandu, khususnya, memegang peran vital dalam memberikan pelayanan dasar bagi warga,” kata Sifrowati dalam sambutannya.
Ia menambahkan bahwa Posyandu wajib mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024. Bidang-bidang tersebut mencakup sosial, pendidikan, kesehatan, trantibum linmas (ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat), perumahan rakyat, serta pekerjaan umum.
Lebih lanjut, Ketua TP-PKK juga mengingatkan bahwa keberadaan Posyandu tidak hanya soal layanan kesehatan ibu dan anak, tapi juga merupakan alat negara untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Peningkatan kesejahteraan umum meliputi dimensi ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan pencerdasan kehidupan bangsa menjadi bagian dari tanggung jawab kolektif untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini, TP-PKK Pasaman Barat berharap para kader Posyandu dapat lebih siap, sigap, dan paham dalam menjalankan perannya secara profesional dan berkelanjutan di tengah masyarakat.
Pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Tim Penggerak PKK dalam memperkuat kapasitas kelembagaan Posyandu agar selaras dengan arah pembangunan daerah dan kebijakan nasional. (HMS)
