INFO PASAMAN BARAT - Komitmen Pemkab Pasaman Barat dalam menangani persoalan sosial ditunjukkan lewat pengukuhan kepengurusan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) masa bakti 2025–2030. Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto, secara resmi melantik pengurus baru tersebut dalam seremoni di Aula Kantor Bupati, Jumat (18/7/2025).
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati M. Ihpan, perwakilan LKKS Provinsi Eri Gusman, Kepala Dinas Sosial Randy Hendrawan, jajaran kepala OPD, serta para tokoh masyarakat dan mitra kerja sosial.
Bupati Yulianto dalam sambutannya menekankan bahwa peran LKKS sangat vital dalam merespons berbagai problem sosial di tengah masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Kami berharap pengurus LKKS Pasaman Barat yang baru dikukuhkan dapat bekerja secara ikhlas, cerdas, dan tuntas. Kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menciptakan layanan sosial yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yulianto.
Fokus Atasi Kemiskinan & Kesenjangan Sosial
Dalam pidatonya, Yulianto meminta LKKS bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus sosial. Ia menegaskan bahwa pendekatan inklusif dan lintas sektor menjadi kunci utama dalam menyelesaikan tantangan kesejahteraan sosial yang kompleks.
Sementara itu, Ketua LKKS Pasaman Barat terpilih, Ny. Sifrowati Yulianto, menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun struktur organisasi untuk masa bakti lima tahun ke depan. Ia menegaskan bahwa LKKS siap menjalankan lima peran utamanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
“LKKS bukan sekadar lembaga koordinasi, tetapi juga wadah advokasi, pembinaan, pengembangan layanan, serta forum komunikasi antarorganisasi sosial,” tegas Sifrowati.
“Kampung Sosial” hingga Layanan Rehabilitasi
Dukungan juga datang dari LKKS Provinsi Sumatera Barat. Perwakilan LKKS Sumbar, Eri Gusman, mengenalkan program unggulan bernama Kampung Sosial—model pemberdayaan berbasis komunitas yang dikembangkan untuk mempercepat peningkatan taraf hidup warga melalui kegiatan produktif dan kolaboratif.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Pasbar, Randy Hendrawan, menjelaskan bahwa berbagai tantangan sosial seperti ODGJ, disabilitas, lansia terlantar, hingga anak-anak yang membutuhkan perlindungan, masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
“LKKS adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program sosial. Pengukuhan ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat sinergi di bidang kesejahteraan sosial,” jelas Randy.
Langkah Strategis untuk Sosial yang Lebih Berkeadilan
Dengan kepengurusan baru LKKS Pasaman Barat 2025–2030, diharapkan terbangun lembaga yang solid, adaptif, dan profesional dalam menjalankan fungsi layanan sosial. Mulai dari rehabilitasi, perlindungan, hingga pemberdayaan, semua harus terarah dan berkelanjutan demi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pengukuhan ini menandai langkah awal menuju pelayanan sosial yang inklusif dan berkeadilan di Pasaman Barat, sejalan dengan visi pembangunan sosial yang berpihak pada kelompok rentan.(HMS)
