INFOPASBAR.COM - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat layanan panggilan darurat Pasbar 112 melalui sosialisasi dan pengembangan sistem untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat secara terpadu, Rabu (28/10). Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat itu dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Afrizal, yang mewakili Bupati Pasaman Barat.
Pengembangan layanan ini bertujuan meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi penanganan berbagai kondisi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, gangguan keamanan, serta kejadian lain yang membutuhkan pertolongan segera.
Dalam arahannya, Afrizal menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah terus berinovasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Melalui pengembangan Pasbar 112, kami berharap masyarakat dapat memperoleh bantuan dengan cepat saat menghadapi kondisi darurat. Untuk itu, diperlukan sistem pelayanan yang mudah diakses dan didukung koordinasi lintas sektor,” ujar Afrizal.
Ia menjelaskan, layanan panggilan darurat berperan penting dalam mempercepat penyampaian informasi dan tindak lanjut laporan, terutama di tengah tingginya curah hujan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana di sejumlah wilayah Pasaman Barat.
Afrizal menekankan bahwa keberhasilan layanan tersebut bergantung pada sinergi seluruh pihak, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, unsur pelayanan darurat di tingkat kecamatan dan nagari, hingga masyarakat.
“Kami meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait, termasuk unsur Forkopimda, memberikan dukungan penuh, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan petugas. Setiap laporan harus ditangani sesuai prosedur dan kewenangan masing-masing,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat menggunakan Pasbar 112 secara bijak dan bertanggung jawab serta tidak menyampaikan laporan palsu atau memanfaatkan layanan untuk kepentingan di luar keadaan darurat. Penyalahgunaan layanan dapat menghambat penanganan laporan masyarakat yang benar-benar membutuhkan pertolongan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Pasaman Barat, Sutrisno, mengatakan sosialisasi dan pengembangan Pasbar 112 difokuskan pada peningkatan kualitas layanan kegawatdaruratan agar lebih cepat, tepat, terpadu, dan responsif.
“Pasbar 112 merupakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian darurat yang membutuhkan penanganan segera, seperti kecelakaan, kebakaran, bencana, gangguan keamanan, dan kondisi darurat lainnya,” jelas Sutrisno.
Menurutnya, pengembangan layanan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan digital (e-government). Pasbar 112 sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, yang telah memanfaatkan layanan tersebut sejak hampir satu tahun lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Diskominfo menghadirkan Muhamad Alif dari PT Digital Sandi Informasi sebagai narasumber. Materi sosialisasi mencakup fungsi dan tata cara penggunaan layanan, penguatan mekanisme penerimaan serta penerusan laporan, kesiapan infrastruktur teknologi informasi, dan koordinasi antarinstansi yang berwenang.
Pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten dan Kota, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.
Sutrisno berharap semakin banyak OPD dan instansi terkait yang terintegrasi secara aktif dalam sistem Pasbar 112. Dengan demikian, penanganan laporan kegawatdaruratan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang modern dan adaptif di Kabupaten Pasaman Barat. (Jimi)
