IMFO PASAMAN BARAT - DPRD Pasaman Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) Tahun 2025, Jumat (3/10), di ruang sidang dewan, Padangtujuh. Agenda ini menjadi momentum penting bagi Pemkab dan DPRD dalam merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan fiskal daerah.
Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah menegaskan, pembahasan RAPBD Perubahan 2025 bukan sekadar soal angka, tetapi strategi memastikan pembangunan tetap berpihak pada masyarakat. DPRD, katanya, akan mencermati detail nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah agar setiap rupiah anggaran tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan anggaran benar-benar menyentuh sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik,” ujar Dirwansyah.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto memaparkan bahwa pada sisi pendapatan, pemerintah daerah melakukan rasionalisasi dan optimalisasi penerimaan, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Dari total APBD awal sebesar Rp1,33 triliun, pendapatan dalam RAPBD Perubahan 2025 diproyeksikan turun menjadi Rp1,24 triliun atau menurun sekitar Rp90,58 miliar (6,8 persen). Penurunan terbesar terjadi pada sektor pajak daerah dan retribusi, sedangkan penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah justru meningkat. Pendapatan transfer juga terpangkas sekitar Rp82,23 miliar atau 7 persen.
Di sisi belanja, anggaran yang semula Rp1,40 triliun disesuaikan menjadi Rp1,26 triliun. Pemotongan paling besar terjadi pada belanja modal yang turun 41,3 persen, serta belanja tidak terduga yang dipangkas hingga 80 persen. Langkah ini diambil untuk menekan beban operasional dan menjaga keseimbangan fiskal.
Meski mencatat defisit sebesar Rp13,94 miliar, Yulianto menegaskan Pemkab Pasaman Barat tetap berkomitmen memenuhi belanja wajib dan mengikat, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur strategis.
