INFO PASAMAN BARAT - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu ditegaskan Bupati Pasaman Barat, Yulianto, saat membuka Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Program Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Pasaman Barat di Aula Kantor Bupati setempat, Kamis (23/10).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, Ketua TP-PKK Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto selaku narasumber, Kepala Dinas DPPKBP3A Anna Rahmadia, para kepala OPD, camat, wali nagari, serta unsur TP3S tingkat kecamatan dan nagari.
Dalam sambutannya, Bupati Yulianto menegaskan bahwa forum rapat koordinasi TP3S merupakan wadah penting untuk menyinergikan program, menyatukan langkah, serta memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
“Fokus kita bersama pada rapat koordinasi kali ini adalah bagaimana menuntaskan penanganan terhadap keluarga berisiko stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Upaya ini bukan sekadar mendeteksi penyebab terjadinya stunting, tetapi juga memberikan edukasi dan intervensi segera bagi keluarga berisiko,” ujar Yulianto.
Ia menambahkan, berbagai program pemerintah tidak akan berjalan optimal tanpa kerja sama dan keseriusan semua pihak. Karena itu, Bupati meminta camat dan wali nagari agar aktif mengawal terbentuknya Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di wilayah masing-masing, serta memastikan pelaksanaannya berjalan sinergis dengan OPD terkait.
Yulianto menjelaskan, kegiatan rakor TP3S dilakukan secara periodik untuk memantau perkembangan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting secara berjenjang. “Kita ingin hasil yang nyata di lapangan. Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Tim Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Rismiati, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Pasaman Barat mengalami penurunan signifikan dari 29,7 persen pada tahun 2023 menjadi 26,6 persen pada tahun 2024, atau turun sebesar 3,1 persen. Penurunan ini disebut sebagai hasil nyata dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat di Pasbar.
“Meskipun angka stunting di Pasbar menurun, namun jika dibandingkan dengan angka nasional dan Provinsi Sumatera Barat, masih tergolong tinggi. Karena itu, kita perlu memperkuat konvergensi hingga ke tingkat nagari,” jelas Rismiati.
Ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan konsumsi protein hewani dan memanfaatkan kearifan lokal, seperti ikan, sebagai langkah nyata pencegahan stunting. Selain itu, BKKBN terus menggerakkan program Orang Tua Asuh sebagai bentuk gotong royong masyarakat dalam membantu anak-anak berisiko stunting secara sukarela dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Pasaman Barat, Ny. Sifrowati Yulianto, mengajak seluruh kader PKK, tenaga kesehatan, dan pihak terkait untuk lebih aktif turun ke lapangan melakukan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, peran keluarga dan lingkungan menjadi faktor penting dalam menekan angka stunting.
“PKK berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal percepatan penurunan stunting. Kami ingin setiap kader di nagari menjadi agen perubahan, memberikan pemahaman kepada ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya gizi seimbang serta pola asuh yang baik,” ujar Sifrowati.
“Upaya penurunan stunting tidak bisa hanya dilakukan di atas meja, tapi harus hadir langsung di tengah masyarakat. Pendampingan kepada keluarga berisiko menjadi kunci agar anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas,” tambahnya.
Dalam laporan panitia, Kepala Dinas DPPKBP3A Pasbar Anna Rahmadia menjelaskan bahwa kegiatan rakor ini merupakan pelaksanaan kedua di tahun 2025. Rakor bertujuan menyamakan persepsi antara TP3S di tingkat kabupaten, kecamatan, dan nagari agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan optimal sesuai peran masing-masing lembaga.
Anna memaparkan bahwa jumlah Keluarga Berisiko Stunting (KRS) di Pasaman Barat mencapai 24.616 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Pasaman memiliki angka tertinggi dengan 4.359 KK, sementara Kecamatan Sasak menjadi yang terendah dengan 734 KK.
“Penyebab risiko stunting antara lain kekurangan nutrisi, jamban tidak layak, hingga kurangnya edukasi pola asuh. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak, tidak bisa hanya satu OPD saja,” jelas Anna.
Melalui kegiatan rakor ini, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berharap seluruh elemen masyarakat dan instansi terkait semakin solid dalam melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting. Dengan sinergi yang kuat dan kolaborasi berkelanjutan, Pemkab Pasbar optimistis angka stunting dapat terus ditekan hingga ke tingkat nagari.
