INFO PASAMAN BARAT - Di balik hiruk-pikuk ibu kota, ada misi besar yang dibawa Bupati Pasaman Barat, Yulianto. Kamis pagi (24/7/2025), ia mendatangi Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Bukan tanpa alasan. Ia datang mewakili suara masyarakatnya—para petani, penghulu adat, dan warga yang setiap hari bergulat dengan ketidakpastian status tanah mereka.
Didampingi Penjabat Sekda Doddy San Ismail dan jajaran terkait, Yulianto bertemu langsung Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Topik pembicaraan tak lain adalah benang kusut persoalan pertanahan yang sejak lama menyandera potensi kemajuan Pasaman Barat.
Konflik agraria, tumpang tindih kawasan hutan lindung, dan tanah ulayat yang belum jelas status hukumnya menjadi sorotan utama. "Banyak masyarakat adat kita terjebak dalam ketidakpastian. Mereka sudah mengelola lahan sejak lama, tapi tidak memiliki legalitas. Ini rawan konflik," ujar Yulianto dengan nada serius.
Bukan hanya itu, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga menjadi bahan diskusi. Menurut Yulianto, RTRW yang tak selaras dengan kondisi faktual di lapangan bisa menghambat pembangunan bahkan memicu konflik sosial. “Kita butuh dukungan pusat untuk sinkronisasi kebijakan,” tegasnya.
Pertemuan itu diharapkan tak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan langkah hukum yang konkret dan memberi kepastian bagi masyarakat. Karena bagi Yulianto, keberhasilan pembangunan tak hanya soal angka, tapi tentang rasa aman dan kejelasan hak atas tanah bagi rakyatnya. (Kom Info)
